Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono saat memimpin Tim Kunspek Komisi IV DPR RI ke Gudang Lini III PT Pupuk Kujang di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat (27/11/2020). Foto : Anne/Man

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dipimpin Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono merespon keluhan terkait kondisi pertanian di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dikatakannya, pihaknya menerima banyak informasi terkait kekurangan pupuk, khususnya pupuk bersubsidi.

“Selama (masa) reses kemarin, setiap saya turun (ke lapangan) selalu disampaikan petani adalah masalah pupuk yang biasanya harga normal menjadi dua kali lipat,” kata Ono saat memimpin Tim Kunspek Komisi IV DPR RI ke Gudang Lini III PT Pupuk Kujang di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat (27/11/2020).

Menurut politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini, setelah diurai permasalahannya, kekurangan pupuk bersubsidi ini berawal dari keterlambatan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mengusulkan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) tahun 2020.

Diketahui, ada transisi penerapan RDKK dari manual ke elektronik. Dulu para petani, baik yang terdaftar di e-RDKK ataupun tidak, masih bisa mendapatkan pupuk subsidi, sedangkan saat ini tidak bisa. Misalnya di Indramayu, kebutuhan untuk pupuk jenis urea mencapai 63 ribu ton. Namun, karena adanya keterlambatan upload, e-RDKK hanya diajukan 58 ribu ton. 

Kendati demikian, lanjut Ono, kekurangan tersebut akan dipenuhi dan siap dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan di tahun 2020 dan masa tanam pada Desember 2020 mendatang. "Untuk ketersediaan pupuk tadi disampaikan sudah siap, sehingga kebutuhan pupuk sampai masa tanam di bulan Desember sudah disiapkan dinas agar menyiapkan RDKK yang baru untuk segera diproses," katanya.

Ono juga mengimbau kepada Dinas Pertanian Indramayu agar membuat data petani yang valid dan segera menyiapkan usulan e-RDKK yang baru agar bisa segera diproses Kementerian Pertanian. “Perlu kerja sama dari pemerintah daerah, sehingga ke depan Pemerintah Daerah Indramayu benar-benar harus mempersiapkan data petani valid dulu, baru bisa kita dorong bersama agar diberikan alokasi pupuk dan program pertanian ke Kabupaten Indramayu," jelas legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

Komisi IV DPR RI juga meminta Dinas Pertanian setempat agar memandu petani dalam pembuatan e-RDKK, sehingga permasalahan keterlambatan usulan e-RDKK tidak terulang di kemudian hari. "Dengan keterbatasan anggaran saat ini memang sulit untuk full mengalokasikan dari e-RDKK yang diusulkan, tetapi Komisi IV tetap komitmen bagaimana dengan kondisi ini paling tidak petani kecil bisa mendapatkan pupuk subsidi," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sarwo Edhy menyampaikan akan mengakomodir alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Indramayu sebanyak 134.179 ton, dengan realisasi sampai saat ini sebanyak 125.395 ton atau 93,45 persen.

Adapun jika masih ada kekurangan, Kementan, disebutkan Sarwo Edhy siap menambah alokasi demi memenuhi kebutuhan para petani, terutama menjelang masa tanam Desember 2020 memdatang. "Jadi kita usahakan kekurangan Kabupaten Indramayu yang 10 ribu ton tadi kita penuhi sepanjang e-RDKKnya ada. Karena secara nasional realisasi pupuk baru 84,4 persen. Jadi masih cukup banyak untuk kita realokasi ke antar provinsi maupun kabupaten hingga kecamatan," tandasnya. (ann/sf)